Pandhalungan.com, Jakarta— Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat reformasi pasar modal nasional melalui 8 rencana aksi strategis dinilai sebagai langkah krusial untuk memperbaiki kualitas dan daya saing Bursa Efek Indonesia.
Kebijakan ini diyakini mampu menjawab tantangan struktural pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun global.
Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) menyatakan dukungan penuh terhadap agenda reformasi yang digagas bersama Bursa Efek Indonesia dan Danantara Indonesia tersebut.
Menurut PAEI, 8 rencana aksi itu dirancang untuk memperkuat integritas pasar melalui peningkatan transparansi, tata kelola, dan likuiditas perdagangan saham.
Sebagai organisasi profesi analis, PAEI menilai efektivitas reformasi sangat bergantung pada kualitas informasi yang tersedia di pasar. Integritas data dan tata kelola emiten menjadi fondasi utama bagi terbentuknya kepercayaan pasar serta mekanisme pembentukan harga yang sehat dan efisien.
Baca Juga: Pulihkan Aceh Pascabencana, TNI Hadirkan Air Bersih Hingga ke Desa-desa
“Reformasi ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. Dengan kebijakan yang presisi dan kolaboratif, kepercayaan investor domestik maupun global akan semakin menguat,” ujar Ketua Umum PAEI, David Sutyanto, Senin (2/2).
*8 Agenda Reformasi OJK*
8 agenda reformasi yang didorong regulator mencakup peningkatan batas minimum saham beredar di publik (free float), penguatan keterbukaan Ultimate Beneficial Ownership, serta penyediaan data kepemilikan saham yang lebih rinci.
Baca Juga: Aceh Masuki Fase Pemulihan, Pemerintah Percepat Huntara untuk Warga Terdampak
Selain itu, rencana demutualisasi bursa, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, peningkatan standar kompetensi pengurus emiten, pendalaman pasar secara menyeluruh, hingga penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan juga menjadi fokus utama.
PAEI memandang langkah-langkah tersebut sejalan dengan praktik terbaik di pasar modal global. Peningkatan free float dan transparansi kepemilikan diyakini efektif memperbesar likuiditas, menekan asimetri informasi, serta memperbaiki persepsi investor terhadap kredibilitas pasar modal Indonesia.
Baca Juga: Aceh Perlahan Pulih, Jalan hingga Saluran Air Serentak Dibersihkan
Artikel Terkait
Aceh Masuki Fase Pemulihan, Pemerintah Percepat Huntara untuk Warga Terdampak
Pulihkan Aceh Pascabencana, TNI Hadirkan Air Bersih Hingga ke Desa-desa
Lahan Sawah tidak Boleh Dialihfungsikan, Menteri Nusron 87 Persen LBS Ditetapkan sebagai LP2B Bersifat Permanen