Ekonomi RI Dipuji IMF hingga Investor Global, Analis: Momentum Perkuat Kedaulatan Ekonomi

Pandhalungan.com, Jakarta,- Apresiasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan investor global yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang ekonomi dunia menjadi sinyal positif di tengah ketidakpastian global.

Menanggapi hal itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengatakan, penilaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas melalui kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, serta sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal.

Namun, capaian tersebut dinilai tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Stabilitas yang telah terjaga justru harus menjadi pijakan untuk langkah yang lebih strategis ke depan, terutama dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Fakhrul mengingatkan bahwa stabilitas bukanlah tujuan akhir.

Baca Juga: Gubernur Rahmat Mirzani Sukses Jadikan Lampung Lumbung Pangan, Penghargaan KWP Awards 2026 Jadi Bukti Nyata

“Stabilitas adalah titik awal, bukan titik akhir. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengubah stabilitas itu menjadi kekuatan—kekuatan untuk membiayai pertumbuhan, memperluas ruang kebijakan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi kita di dunia yang tidak lagi sederhana,” ucap Fakhrul, ditulis Jumat (17/4).

Menurut Fakhrul, pengakuan dari IMF dan investor global memang patut diapresiasi. Namun, ia menilai narasi ekonomi Indonesia perlu didorong lebih jauh, tidak hanya berhenti pada stabilitas, tetapi juga pada kemampuan membiayai pertumbuhan secara strategis dan berkelanjutan.

Ia menilai pendekatan Bank Indonesia yang menekankan kredibilitas kebijakan, adaptasi terhadap dinamika global, serta penguatan kemitraan internasional sudah berada di jalur yang tepat.

Baca Juga: Berkat Sekolah Rakyat, Remaja Putri Ini Hidupkan Lagi Impian untuk Bekerja di Pertambangan

Meski demikian, ada dua aspek penting yang perlu diperkuat, yakni pengembangan sumber pendanaan baru dan komunikasi kebijakan fiskal yang lebih jelas.

Fakhrul menyoroti bahwa selama ini pemerintah cenderung mengandalkan narasi disiplin fiskal, seperti menjaga defisit di bawah 3% dan rasio utang yang terkendali. Meski penting, pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjawab kebutuhan pasar saat ini.

“Selama ini, kita terlalu nyaman dengan narasi disiplin fiscal dengan defisit di bawah 3%, rasio utang terjaga. Itu penting, tapi belum cukup. Pasar hari ini ingin tahu lebih dari itu: what is the funding story? dan how credible is the path forward?,” jelasnya.

Ia menekankan perlunya pergeseran komunikasi kebijakan fiskal dari sekadar berbasis aturan menuju strategi yang lebih komprehensif.

Baca Juga: IFG Apresiasi Kinerja Jamkrindo, Dorong UMKM Naik Kelas secara Berkelanjutan