Dalam aspek pengaduan masyarakat, Pemkab Jember juga melakukan pembenahan tata kelola secara serius. Selain memanfaatkan kanal nasional SP4N-LAPOR!, Pemkab Jember menghadirkan kanal pengaduan internal “Wadul Gus’e”, yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan dipantau langsung oleh Bupati Jember untuk memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara nyata.
Penguatan kapasitas aparatur pelayanan turut menjadi perhatian. Pembinaan, pendampingan, serta evaluasi berkala terus dilakukan untuk membangun budaya pelayanan yang tidak hanya patuh aturan, tetapi juga responsif, ramah, dan profesional.
Lebih jauh, Penny Artha Medya menekankan bahwa hasil penilaian Ombudsman RI tidak dipandang sebagai kritik semata, melainkan dijadikan instrumen perbaikan berkelanjutan. Hal ini terbukti dari peningkatan peringkat Kabupaten Jember, yang pada tahun 2024 berada di posisi ke-12 nasional, kemudian melonjak ke 10 besar nasional pada tahun 2025.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk tidak berhenti pada capaian peringkat. Hasil penilaian Ombudsman RI akan dijadikan standar minimum, sekaligus pijakan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin merata dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II: Dukung Program Prioritas Presiden
Langkah strategis yang akan ditempuh antara lain menjaga konsistensi kepatuhan standar pelayanan di seluruh perangkat daerah, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi internal terhadap potensi maladministrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelayanan publik, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat kolaborasi dengan Ombudsman RI dan masyarakat.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember berharap mampu mempertahankan kategori Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi, sekaligus memastikan bahwa kualitas pelayanan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, sebagai wujud nyata tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas, transparan, dan berkeadilan.