Pemerintah, kata dia, perlu secara terbuka menjelaskan arah pembiayaan jangka menengah hingga panjang, termasuk sumber dana, komposisi, dan pengelolaan risikonya.
“Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, pasar tidak hanya menghargai disiplin, tetapi juga kejelasan arah. Kita perlu mulai lebih eksplisit, dari mana sumber pembiayaan pertumbuhan akan datang, bagaimana komposisinya, dan bagaimana risiko-risikonya dikelola,” ujarnya.
Di tengah perubahan struktur ekonomi global, kebutuhan akan sumber pendanaan alternatif juga semakin mendesak. Fakhrul menilai ketergantungan pada pembiayaan berbasis mata uang kuat seperti dolar AS menimbulkan biaya yang tidak kecil.
Baca Juga: IFG Apresiasi Kinerja Jamkrindo, Dorong UMKM Naik Kelas secara Berkelanjutan
“Ketergantungan pada sumber pendanaan global berbasis mata uang kuat seperti dolar menciptakan biaya yang tidak kecil. Di sinilah pentingnya Indonesia mulai lebih agresif membangun alternatif, termasuk melalui skema local currency settlement,” kata Fakhrul.
Ia melihat peluang dari pemanfaatan mata uang dengan imbal hasil rendah seperti offshore renminbi (CNH) sebagai sumber likuiditas yang lebih efisien, terutama untuk mendukung perdagangan dan investasi bilateral.
“Ke depan, kita harus mulai melihat bahwa tidak semua pembiayaan harus mahal. Likuiditas global itu tidak homogen. Ada kantong-kantong likuiditas dengan biaya lebih rendah, dan kita harus bisa mengaksesnya, baik melalui kerja sama bilateral maupun desain instrumen keuangan yang lebih inovatif,” tambahnya.
Baca Juga: Optimalkan Pengelolaan Aset Negara, Kantah Jember Gelar Sosialisasi Badan Bank Tanah
Lebih jauh, Fakhrul menekankan pentingnya penguatan kemitraan internasional yang tidak hanya berhenti pada pembangunan kepercayaan, tetapi juga mampu